Aksi Buruh 4 Maret 2026: Tuntutan THR dan Isu Ketenagakerjaan Jadi Sorotan

Jakarta—Rencana aksi buruh pada Rabu, 4 Maret 2026 kembali menjadi perhatian publik, terutama karena membawa isu yang sangat dekat dengan pekerja menjelang hari raya: Tunjangan Hari Raya (THR). Sejumlah serikat pekerja, termasuk KSPI dan elemen Partai Buruh, menyampaikan bahwa aksi ini dimaksudkan untuk menekan pemerintah agar memperkuat perlindungan pekerja, memastikan kepastian pembayaran THR, dan merespons berbagai isu ketenagakerjaan yang dinilai belum tertangani secara memadai.

Awalnya, aksi disebut akan menyasar Gedung DPR. Namun kemudian muncul informasi bahwa titik aksi bergeser ke Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), salah satunya karena agenda DPR yang sedang reses. Pergeseran lokasi ini menunjukkan fokus tuntutan buruh yang lebih langsung: meminta eksekutif—khususnya Kemnaker—mengambil langkah cepat dan konkret pada isu-isu yang bersifat operasional seperti THR, pengawasan perusahaan, dan kepastian kebijakan ketenagakerjaan.

THR jadi isu utama: kepastian, pengawasan, dan sanksi

Bagi buruh, THR bukan sekadar “bonus”, melainkan hak normatif yang menjadi penopang konsumsi rumah tangga menjelang hari raya. Dalam berbagai pemberitaan terkait rencana aksi, serikat pekerja menekankan perlunya sanksi tegas bagi perusahaan yang terlambat atau tidak membayar THR. Ada juga dorongan agar pemerintah memperketat pengawasan, mengingat praktik pelanggaran THR kerap berulang, terutama pada sektor-sektor yang memiliki pekerja kontrak, alih daya, atau yang rentan pemutusan hubungan kerja.

Selain sanksi, sebagian tuntutan juga menyinggung aspek perpajakan THR. Narasi yang muncul di sejumlah laporan menyebut adanya dorongan agar pajak atas THR ditinjau, bahkan ada tuntutan pembebasan pajak THR (tergantung rumusan yang disuarakan masing-masing kelompok). Isu ini sensitif karena menyentuh dua sisi sekaligus: hak pekerja atas pendapatan bersih yang lebih besar dan kebutuhan negara menjaga penerimaan. Namun bagi buruh, logikanya sederhana—di tengah kenaikan biaya hidup, THR seharusnya benar-benar bisa membantu keluarga pekerja, bukan justru tergerus.

Outsourcing, upah, dan kepastian kerja

Di luar THR, tuntutan yang berulang dalam agenda aksi adalah soal outsourcing dan upah. Serikat pekerja menilai praktik alih daya masih sering menempatkan buruh pada posisi tidak aman: kontrak yang pendek, kepastian karier yang lemah, serta akses terbatas terhadap perlindungan dan manfaat kerja. Mereka juga mengaitkannya dengan isu upah murah dan kebutuhan evaluasi kebijakan pengupahan agar sejalan dengan kebutuhan hidup layak.

Di titik ini, tuntutan buruh tidak berhenti pada “angka upah”, melainkan menuntut kepastian kerja (job security). Dalam kondisi ekonomi yang mudah bergejolak—akibat tekanan global, fluktuasi harga energi, hingga perubahan permintaan industri—buruh menjadi kelompok yang cepat merasakan dampak, baik melalui jam kerja yang dipangkas maupun PHK. Karena itu, isu outsourcing dan upah kerap dibingkai sebagai upaya memperkuat “pagar keselamatan” agar pekerja tidak menjadi pihak yang selalu paling dulu menanggung risiko.

Desakan legislasi: RUU Ketenagakerjaan dan RUU PPRT

Selain isu operasional, agenda aksi juga membawa tuntutan yang lebih struktural, yaitu mendorong pembahasan atau pengesahan regulasi tertentu. Dalam pemberitaan, buruh menyoroti dinamika RUU Ketenagakerjaan (termasuk dorongan agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sesuai narasi yang disampaikan serikat) serta RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang dinilai berlarut-larut.

Isu PPRT, khususnya, punya bobot sosial besar karena menyangkut kelompok pekerja yang selama ini rentan: relasi kerja yang sering informal, jam kerja tidak jelas, hingga kerentanan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Ketika serikat pekerja memasukkan RUU PPRT dalam tuntutan, pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa agenda ketenagakerjaan seharusnya tidak hanya fokus pada sektor formal industri, tetapi juga mencakup pekerja rumah tangga yang jumlahnya besar dan perannya vital.

Penolakan impor pick up dari India ikut masuk agenda

Salah satu tuntutan yang cukup mencolok dalam rencana aksi 4 Maret 2026 adalah penolakan terhadap rencana impor 105.000 unit mobil pick up dari India (sebagaimana disebut dalam sejumlah laporan). Buruh menilai kebijakan impor tersebut berpotensi mengganggu industri dalam negeri, menekan produksi, dan pada akhirnya mengancam lapangan kerja—baik di manufaktur otomotif maupun rantai pasok suku cadang.

Masuknya isu impor ke dalam aksi buruh memperlihatkan perluasan perspektif gerakan pekerja: mereka tidak hanya menuntut hak normatif, tetapi juga ingin dilibatkan dalam arah kebijakan industri yang dianggap berdampak langsung pada pekerjaan. Dalam kaca mata buruh, kebijakan ekonomi dan kebijakan ketenagakerjaan adalah satu paket. Jika kebijakan ekonomi melemahkan industri domestik, dampaknya akan kembali ke buruh berupa PHK, kontrak tak diperpanjang, atau upah yang stagnan.

Lokasi, jumlah massa, dan dinamika lapangan

Soal lokasi dan jumlah massa, informasi yang beredar menunjukkan variasi estimasi. Ada laporan yang menyebut ratusan hingga sekitar 500–1.000 buruh dari wilayah Jabodetabek akan turun aksi di depan Kemnaker. Di sisi lain, pada pemberitaan sebelumnya, sempat disebut potensi massa lebih besar bila aksi dipusatkan di DPR.

Perbedaan estimasi semacam ini lazim dalam dinamika aksi massa, karena jumlah peserta dipengaruhi banyak faktor: mobilisasi serikat, cuaca, situasi lalu lintas, hingga negosiasi dan respons pemerintah menjelang hari H. Namun yang lebih penting dari angka adalah substansi: tuntutan yang dibawa menunjukkan isu ketenagakerjaan sedang kembali “menghangat” di ruang publik.

Mengapa aksi ini penting bagi ekonomi?

Aksi buruh selalu punya dua dimensi. Pertama, dimensi demokrasi: kebebasan menyampaikan aspirasi. Kedua, dimensi ekonomi: dampaknya terhadap iklim usaha, stabilitas industri, dan kepastian hubungan industrial. Ketika THR menjadi isu utama, pemerintah dan pelaku usaha biasanya sama-sama berkepentingan agar aturan jelas, pengawasan efektif, dan penyelesaian sengketa cepat. Jika tidak, masalah THR berulang tiap tahun dan menciptakan ketegangan yang tidak produktif.

Di sisi lain, tuntutan yang menyangkut outsourcing, upah, dan agenda legislasi menandakan adanya kebutuhan “pembaruan kontrak sosial” di dunia kerja: bagaimana menyeimbangkan fleksibilitas usaha dengan perlindungan pekerja, tanpa membuat industri kehilangan daya saing. Itu bukan pekerjaan satu hari, tetapi aksi seperti 4 Maret sering menjadi momen yang mendorong percepatan dialog—setidaknya memaksa semua pihak memberi perhatian.

Penutup

Aksi buruh 4 Maret 2026 menempatkan THR sebagai isu paling dekat dengan kebutuhan pekerja, sambil membawa rangkaian tuntutan yang lebih luas: dari penghapusan outsourcing dan evaluasi pengupahan, dorongan agenda legislasi seperti RUU Ketenagakerjaan dan RUU PPRT, hingga penolakan rencana impor pick up yang dinilai mengancam industri domestik.

Yang akan menentukan suhu situasi bukan hanya jalannya aksi, tetapi respons pemerintah: apakah ada langkah pengawasan THR yang lebih tegas, kanal dialog yang terbuka, dan peta jalan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih jelas. Bila pemerintah mampu menjawab substansi, aksi bisa menjadi pintu masuk pembenahan hubungan industrial yang lebih sehat—mengurangi konflik berulang, sekaligus memperkuat kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha.